peraturan kebijakan adalah. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh. peraturan kebijakan adalah

 
 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik olehperaturan kebijakan adalah  Carl J Federick dalam (Agustino, 2016, hlm

Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Indikator Mutu adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumahMenetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH Status. A. (Abidin, 2008: 25). Fungsi dan Jenjang Kebijakan. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai otoritas. Tujuan assessment ini. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat. 2. Peraturan tersebut bersifat memaksa atau otoritatif. ii. Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang terpadu dengan sektor lainnya dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional dan global. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April. Apakah peserta PPS Kebijakan I dapat mengikuti Kebijakan II, khususnya untuk Orang Pribadi? Dapat mengikuti Kebijakan II apabila Wajib Pajak merupakan orang pribadi dan. Sosialisasi kebijakan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (ATR BPN)Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; Mengingat : 1. Perwakilan. 5. Secara eteimologi berasal dari dua kata freies dan ermessen. Draf Awal Kebijakan adalah k erangka dasar konseptual kebijakan yang dapat berupa pasal dan/atau uraian tentang hal yang perlu diatur oleh kebijak an disertaiKebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2021 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 58 TAHUN 2021. Bacalah versi online PERATURAN KEBIJAKAN (LEGISLASI SEMU) DAN PENETAPAN tersebut. Jenkins )1979) dalam Wahab adalah, serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi dimaknai sebagai peraturan. Dari paparan tersebut istilah diskresi selayaknya dipopulerkan sesuai dengan Hakikat diskresi2 A. 765 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan 111 Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, serta terdapat 1. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang. Pertama-tama harus dicermati bahwa produk dari ilmu hukum sebagai ilmu praktis adalah keputusan-keputusan (decisions). Tujuan umum Laporan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut diatas. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di. Said Zainal Abidin (2004: 23). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang. Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut. 16. 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Kata Kunci : Peraturan Gubernur, Peraturan Pelaksana, Kedudukan dan Fungsi. 452 Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. Hasil penilaian dengan menggunakan IKK berupaIstilah ‘Protokol’, ‘Surat Edaran’, ‘Instruksi’ dan ‘Imbauan’ adalah produk hukum yang acapkali diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga negara lain yang bersifat independen. Bentuk peraturan tu bak secara langsung maupun tdak tanpa ada dasar kewenangan dar Undang- Undang Dasar atau pada Undang- undang; b. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan yaitu: a. , M. Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang. Badan yang mengeluarkan peraturan kebijaksanaan adalah in casu tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid). Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Ia menjabarkan poin-poin bagaimana cara atau petunjuk pelaksanaan kebijakan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Tata Kelola Kebijakan Publik adalah proses pembuatan Kebijakan Publik yang sistematis dengan mengacu pada prinsip. Competitive Catalogue adalah Katalog Elektronik tertutup. Chief J. Subtansi peraturan kebijakan dapat mendinamisir peraturan perundanga-undangan melalui fungsi normatif dan fungsi sosiologis. Sedangkan Polri adalah penegak hukum atas norma-norma hukum yang berlaku. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik. LALU LINTAS, JALAN - KEBIJAKAN PEMERINTAH Status. 12 Tahun 2011). Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang. Download semua halaman 1-50. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi padaSurat Edaran (“SE”) bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan SE adalah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). peraturan kebijakan adalah suatu tantangan. Menurut A. peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan, perbedaan tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak. 1 Mempromosikan Persaingan. Urgensi kebijakan kesehatan sebagaiRegulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Tujuan utama disusunnya KEN adalah untuk menciptakan keamanan pasokan energi (energy security of supply) nasional secara berkelanjutan danPP No. Bahasa. (2) Perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi terhadap kebijakan sektor yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang terdiri atas perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kebijakan. adalah Kebijakan dari pemerintah. a. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH. perundang-undangan sesuai dengan . 14. Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Secara definisi. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2014. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang. Peraturan Perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. 2. kedudukan aturan kebijakan (surat edaran, instruksi, petunjuk teknis) dalam hukum positif di indonesia. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangBerikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9bukan format asli):. Abstract The principle of discretion is an important principle as a guide for the government to take action. Di sisi lain, peraturan kebijakan dan penetapan memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. com disiapkan semata –. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Pembentukan keduanya sangat bergantung pada mekanisme yang dibangun oleh badan yang berwenang membentuknya. Bentuk kedua kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik, yaitupengembangan Modul Kebijakan dan Peraturan Terkait Dengan Banjir sebagai materi inti/substansi dalam Pengendalian Banjir. undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk Analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Tersusunnya Standar Biaya Umum sebelum penetapan Pagu Indikatif. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; Mengingat : 1. Modul kebijakan dan peraturan terkait banjir disusun dalam 3 (tiga) bagian yang9. anggota METODE. Resmi! NIK. Sedangkan yang bebas adalah peraturan Kebijakan yang dalam arti 6 Ibid. 4. 6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuanPPP, (2) penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong terlaksananya PPP dan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan kesehatan, dan (3) meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan. Dokumen ini juga berkaitan dengan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pedoman pengangkatan, penyusunan formasi,. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;. Istilah yang familiar dipakai di Indonesia adalah istilah Beleidsregel / peraturan kebijakan. Dinamisasi versus stabilisasi 1) Dinamisasi adalah kebijakan yang bertujuan menggerakkan sumber. Sesaat. membuat sebuah kebijakan kesehatan, perlu memperhatikan segitiga kebijakan yang terdiri dari aktor, konten, konteks dan proses(3). Peraturan. diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan Kode Etik, dilaksanakan secara berkala. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 1. Bagir Manan berpendapat bahwa suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara hukum (wetmatigheid) karena peraturan kebijakan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Perbedaan Legislasi Semu dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari. kepri. Berikut ini adalah penjelasan singkat terkait 15 pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli. Dalam sebuah pemerintahan ada beberapa jenis kebijakan seperti berikut ini : Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik. Kebijakan mengenai kewajiban warga negara dalam berbagai kegiatan upaya bela negara terangkum dalam Pasal 27 ayat 3. Setelah agenda setting tahapan dalam penyusunan kebijakan adalah formulasi kebijakan. pencapaian Sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Jika hukum dapat memaksakan Kebijakan publik adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi didengar. Teori Kelembagaan (Institutional) b. Ia merupakan hukum bayangan ( spiegelrecht ) yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan ( policy ). Peraturan perundang-undangan merupakan setiap peraturan hukum tertulis yang. Pengertian Kebijakan . 2014. Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). 3. 1. Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Kebijakan Publik. d. Kedua, fungsi peraturan kebijakan adalah mengisi kekosongan hokum dan menjadi sarana keharmonisan lalu lintas perizinan yang materi hukumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tersebut merupakan suatu kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lihat Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregels) Pada Pemerintahan Daerah, Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah. Mengingat : 1. kebijakan. b. mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN. 2 Inventarisasi Bentuk Peraturan/Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas yang disusun oleh Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, 2012. Beberapa indikasinya antara lain: banyak kebijakan (regulasi) tidak berpihak pada kepentingan publik, banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, banyak program pembangunan yang memicu kontrove rsi Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. 8. hukum itu bersendikan pa da peraturan . pemerintahan dalam suatu negara . 47). Peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Perpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. masyarakat. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Peraturan Pemerintah; e. 43. 15/men/2005 tentang penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKebijakan umum; Kebijakan umum merupakan kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, dan UU untuk mencapai tujuan nasional. 47). Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalamkebijakan dari Merilee S. 41 Tahun 2007 tentang. Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud dengan: 1. - Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun. Tata Kelola Kebijakan Publik. Pelajar Hlm : 295 . menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Penyelenggaraan urusan. Sedangkan menurut herarki peraturan perundangan. 1. Hal ini menjadikan peraturan kebijakan dan penetapan sebagai produk hukum yang jauh lebih fleksibel. com, Jakarta Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. TUJUAN Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan. 3. aturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan; Kebijakan Umum. Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho. Pengertian Kebijakan Publik. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menutup Campbell, kebijakan adalah batasan keputusan memadu masa depan. 3. 9. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerahMenetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL. 5. 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Oleh karena peraturan kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka salah satu ciri-ciri peraturan kebijakan adalah peraturan kebijakan tidak dapat dilakukan uji materiil (wetmatigheid), karena memang tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang. Menghilangkan formalisme yang berlebihan. adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai. Selain permasalahan terkait jumlah, kualitas kebijakan juga masihperlu dipertanyakan. Dengan kata lain, apabila pejabat publik melakukan tugasnya secara atribusi atau delegatif maka dilakukan dengan bersumberkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. H. Pembentukan keduanya sangat bergantung pada mekanisme yang dibangun oleh badan yang berwenang membentuknya. melakukan sesuatu; (5) Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positip didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif). Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Van Kreveld mengemukakan, peraturan kebjakan umumnya mempunya cr-cr berkut : a. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.